Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pada Senin (14/04/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Anggota I BPK RI Nomor 17/ST/III/1/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang menugaskan tim auditor untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.
Entry meeting ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, serta perwakilan dari masing-masing kementerian termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan.
Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti bersama Pengendali Teknis BPK RI, Reni Herawati beserta tim pemeriksa dari BPK.
Dalam sambutannya, Nuryanti Widyastuti memaparkan bahwa kondisi laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
"Anggaran 2024 mencakup 30 satuan kerja dengan total anggaran sebesar Rp 264,93 miliar, dan realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2024 mencapai 98,30% atau setara dengan Rp 260,43 miliar," ungkap Nuryanti.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan kesiapan maksimal dari setiap satuan kerja dalam mendukung proses pemeriksaan, terutama dalam penyediaan data yang akurat dan valid bagi tim auditor.
Pemeriksaan interim ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil juga mengajak seluruh jajaran untuk bersinergi dan bekerja sama dengan BPK RI demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. (Humas Kemenkum Kalsel: Arie, ed: Eko)
