Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menggelar rapat harmonisasi bersama pemerintah daerah. Kali ini, harmonisasi dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah. Jalannya rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardiah, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadir Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Zulkifli; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, M. Arlian Syahrial; Inspektur Daerah, Kiki Rachmawaty; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tedy Soetedjo; Kepala Dinas Kesehatan, Rasyidah; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Akhmad Supian; serta perwakilan dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; Bagian Hukum Sekretariat Daerah; serta Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat DPRD.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi PPPH menegaskan pentingnya kegiatan harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

“Rapat ini merupakan prosedur krusial untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan sesuai amanat undang-undang,” ucapnya.

Hal ini disambut positif oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zulkifli, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan dukungan dari Kanwil Kemenkum Kalsel dalam proses harmonisasi ini.

“Harmonisasi merupakan langkah penting dalam pembentukan produk hukum daerah, di mana pembahasan kontekstual dan substansi teknis dalam ranperda menjadi sangat krusial untuk menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Senada dengan itu, Kepala Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, M. Arlian Syahrial selaku pemrakarsa penyusunan Ranperda RPJMD 2025–2029, menyampaikan bahwa peraturan ini menjadi pedoman penting agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan memiliki sasaran yang jelas.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Setiap pasal dalam ranperda dibahas secara mendalam dan dilakukan perbaikan melalui komunikasi yang konstruktif, sehingga tercapai pembulatan dan pemantapan konsep ranperda secara bersama. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan rombongan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam rangka kegiatan Study Tour yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda, Selasa (24/6).

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta sejumlah pejabat fungsional tertentu (JFT) Ahli Madya.

Dalam sambutannya, Meidy Firmansyah menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para mahasiswa serta semangat belajar yang mereka tunjukkan. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah yang baik untuk saling berdiskusi dan mengenal lebih dalam tentang tugas serta fungsi dari Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

"Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog yang produktif dalam mengenal lebih jauh peran Kemenkum," ujar Meidy.

Materi kegiatan disampaikan oleh Kepala Divisi P3H yang memperkenalkan struktur dan fungsi masing-masing direktorat di bawah naungan Kemenkum. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan secara spesifik.

Sesi diskusi menjadi bagian yang paling interaktif dalam kegiatan ini. Para mahasiswa aktif bertanya seputar berbagai isu hukum seperti Rahasia Dagang, peran Paralegal di masyarakat, hingga keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Diharapkan, pengalaman ini dapat memperkaya wawasan mahasiswa UIN Antasari mengenai praktik hukum dan kelembagaan pemerintah di bidang hukum. (Humas Kemenkum Kalsel, Text dan Foto : Devin & Mahdi, Ed : Eko)

Jakarta - Lebih dari 4 dekade Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai KUHAP. Dalam rentang waktu tersebut, dunia telah berubah, pun dengan sistem hukum yang selalu berkembang. Sudah saatnya KUHAP diperbarui demi sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan KUHAP merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Dimana KUHAP telah digunakan lebih dari 40 tahun, dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan.

“Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, maka perlu dilakukan penggantian KUHAP,” ujar Supratman dalam kegiatan Penandatanganan Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP, Senin (23/6/2025) petang.

Lebih jauh menteri yang sering disapa Bang Maman ini mengatakan jika koordinasi yang baik antara penegak hukum dalam menghasilkan DIM pada RUU KUHAP sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Langkah strategis yang kita ambil pada hari ini adalah suatu tindakan yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi semua lembaga negara, kementerian yang lain, untuk berbagi dalam menyangkut soal peran dan kewenangan masing-masing,” ujar Maman.

Sementara itu Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, mengatakan tantangan yang paling urgen saat ini adalah revolusi industri. Revolusi industri 4.0 memiliki ciri khas internet of things, di mana segala sesuatunya dilakukan melalui media internet. Sedangkan revolusi industri 5.0 itu adalah kolaborasi antara manusia dengan robotik.

“Nah ini menjadi tantangan, dan termasuk nanti alat pembuktian yang akan diajukan para pihak, otomatis akan mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Saya yakin, saya percaya bahwa DIM yang diusulkan, yang dibahas sekalian itu sudah menampung (tantangan revolusi industri),” ujar Sunarto.

RUU KUHAP diharapkan mampu menjadi instrumen hukum acara pidana yang menjamin supremasi hukum, perlindungan hak setiap warga negara, peradilan yang transparan dan berkeadilan, dan sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah menyambut baik langkah pembaruan KUHAP yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, pembaruan KUHAP ini penting agar sistem peradilan pidana bisa lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

“Kami siap mendukung kebijakan ini di daerah, agar pelaksanaan hukum acara pidana menjadi lebih modern, adil, dan berpihak pada keadilan substantif,” tutupnya.

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kesepakatan ini ditandai dengan pembubuhan paraf DIM RUU KUHAP oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas; Ketua Mahkamah Agung, Sunarto; Jaksa Agung, ST Burhanuddin; Kapolri Listyo Sigit Prabowo; dan Wakil Menteri Sekretariat Negara, Bambang Eko Suhariyanto, Senin (23/6/2025) di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum).

Menkum Supratman mengatakan bahwa DIM tersebut merupakan hasil kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk membentuk sistem hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi perhatian bagi perlindungan hak asasi manusia.

“Koordinasi yang baik saat ini tercermin di dalam DIM, dengan semua kelebihan maupun penambahan yang ada di dalam RUU KUHAP, di mana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia begitu diperhatikan,” katanya saat acara penandatanganan DIM RUU KUHAP.

Menurut Supratman, koordinasi menjadi poin penting dalam RUU KUHAP ini agar peran dan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga menjadi lebih jelas dan tidak saling mengintervensi.

“Peran pengacara juga diberi ruang yang cukup. Ini langkah strategis yang kita ambil, suatu tindakan yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi semua lembaga negara, kementerian yang lain, untuk berbagi soal peran dan kewenangan masing-masing,” ujar Menteri kelahiran Sulawesi ini.

Senada dengan Supratman, Wakil Menteri Hukum, Edward O. S. Hiariej, menjelaskan bahwa hukum acara pidana Indonesia dibangun berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu. Artinya, masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan tetapi saling berkoordinasi antara satu dan lainnya.

“Tidak mungkin penyidik akan berdiri sendiri. Jadi sistem peradilan pidana terpadu itu yang memperlihatkan bagaimana hukum acara itu berjalan. Dan sistem peradilan pidana terpadu yang di dalamnya ada Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, kemudian ada juga peran dari advokat untuk menyeimbangkan kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum. Jadi sudah pasti tidak ada intervensi kewenangan,” tambahnya.

Wakil Menteri Hukum menyebutkan bahwa selanjutnya naskah DIM RUU KUHAP ini akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan jadwal undangan dari DPR nantinya.

“Hari ini telah diparaf DIM, kemudian kami menunggu undangan dari komisi III DPR dan pada saat itu kami akan menyerahkan DIM secara resmi kepada komisi III DPR. Dan komisi III yang akan menentukan jadwal pembahasannya,” ucap Profesor bidang hukum ini.

Adapun penyusunan DIM RUU KUHAP ini telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat serta kementerian/lembaga negara. Kemenkum telah menjaring masukan dari para pakar hukum, advokat, akademisi, kementerian/lembaga terkait, hingga koalisi masyarakat sipil.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah menyambut baik kesepakatan DIM RUU KUHAP yang dilakukan di tingkat pusat.

“Ini langkah maju dalam pembaruan hukum acara pidana. Kesepakatan ini menunjukkan semangat kerja sama antar lembaga dan kami di daerah siap mendukung dan menjalankan kebijakan ini sesuai tugas Kemenkum,” ujarnya.

Hulu Sungai Selatan, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan Apostille bagi mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum (IAI DU) Kandangan, Senin (23/6). Bertempat di Aula Kampus IAI DU Kandangan, kegiatan ini diikuti oleh jajaran civitas akademika serta 50 orang mahasiswa dengan semangat tema “Memberikan Kemudahan Legalisasi Apostille Dokumen untuk Pendidikan ke Luar Negeri”.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa layanan Apostille merupakan inovasi dari Kementerian Hukum RI melalui Ditjen AHU yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik yang dibutuhkan masyarakat, termasuk untuk keperluan studi dan pekerjaan di luar negeri. 

“Dengan layanan Apostille, legalisasi dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, akta nikah, dan dokumen kependudukan kini cukup dilakukan melalui satu langkah di Kementerian Hukum sebagai otoritas Apostille. Ini merupakan bagian dari upaya kami memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin bersaing di tingkat global,” ujar Meidy.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Dr. Dadang Abdullah, dari Universitas Lambung Mangkurat serta Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan AHU sekaligus Ketua Panitia. Keduanya memaparkan materi seputar aspek hukum dan teknis layanan Apostille, termasuk tata cara permohonan, dokumen yang dibutuhkan, dan manfaatnya dalam mendukung mobilitas akademik internasional. Kegiatan ini juga merujuk pada dasar hukum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille.

Sosialisasi berjalan lancar dan disambut antusias para mahasiswa. Berbagai pertanyaan dan diskusi aktif muncul dari peserta, terutama berkaitan dengan prosedur dan manfaat Apostille dalam rencana studi ke luar negeri. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa IAI DU Kandangan dapat memahami pentingnya legalisasi dokumen yang sah dan diakui secara internasional guna mempersiapkan diri lebih baik dalam persaingan global. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor: Bidang AHU, teks/ed : Pendi/Eko)